Berita

LIBUR NATAL, BPPTSP TAMBAH WAKTU KERJA PELAYANAN PUBLIK

19 Desember 2016 - Siaran Pers

JAYAPURAKOTA - Pascah diumumkan libur dan cuti bersama yang dimulai pada tanggal 19 Desember,maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Jayapura,tetap melakukan pelayanan public dengan menambah waktu kerja.

Dimana pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi para pengusaha yang hendak mengurus atau memperpanjang izin usaha mereka.

sehingga petugas pada BPPTSP kota Jayapura begitu setia untuk melayani pelayanan publik khususnya dalam mengurus izin atau memperpanjang izin usaha

Kepala BPPTSP kota Jayapura Yohanis Wemben kepada sejumlah media Senin (19/12) juga mengaku sejak dikeluarnya surat edaran Gubernur dan ditindaklanjuti dengan surat edaran penjabat Walikota terkait libur dan cuti bersama menjelang hari Natal 25 desember 2016,maka BPPTSP tetap melaksanakan pelayanan

“ Kami di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Jayapura tetap melaksanakan pelayanan perijinan di hari libur “

Wemben juga telah menyampaikan kepada petugas, bahwa proses perijinan ini tetap dilaksanakan seperti biasa, seperti halnya Dispenduk capil yang juga melakukan pelayanan publik pada hari libur “

" Saya memang sudah sampaikan kepada teman-teman di bptsp untuk kita tetap melaksanakan pelayanan seperti yang dilakukan juga oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jayapura

Karena bagaimanapun juga masyarakat pengguna layanan perlu untuk kita memberikan pelayanan Walaupun di hari libur

Terkait  data berapa izin yang telah diterbitkan BPPTSP dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2016 Wemben juga mengaku dari sisi data sementara dipersiapkan Sehingga nantinya pada tanggal 30 Desember baru disampaikan data izin atau non izin yang diterbitkan.dala satu tahun.

Dikatakan juga dari sisi regulasi ada beberapa ketentuan namun pada prinsipnya pelayanan pada BPPTSP tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat

Di penghujung tahun khususnya pelaku usaha yang melakukan penagihan banyak izin yang sudah habis masa berlaku

Sehingga khusus memprosen izin ini, tetap dibuka pelayanan karena pelaku usaha atau badan hukum banyak yang melakukan penagihan di pemerintah di akhir tahun sehingga kami tetap memberikan pelayanan kepada mereka

lebih lanjut ditambahkan pada kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi bidang pencegahan Republik Indonesia ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,beberapa waktu lalu, maka di tahun 2017 guna mempercepat proses pelayanan maka diperlukan penandatanganan digital dan barcode .

Penyerahan DPA pada tanggal 31 Desember dan  Akhir Januari atau awal Februari kami upayakan untuk penandatanganan digital di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah berfungsi. (humapro/Har)

 

(#0 views)

  Kirim ke Teman   Cetak halaman ini   Posting komentar  | Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)