Wakil Walikota : Pengelolaan Pasar Perbatasan Harus Dimaksimalkan

14 Desember 2020 - Siaran Pers

JAYAPURAKOTA – Wakil Walikota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM mengatakan, pengelolaan pasar yang berada di kawasan perbatasan RI – PNG harus dimaksimalkan, sehingga bisa menjadi pasar percontohan di kawasan timur Indonesia.

Hal tersebut diungkapkannya ketika memimpin pertemuan membahas penataan dan pengaturan penggunaan pasar di perbatasan, bersama pemerintah provinsi Papua, administrator pos lintas batas Negara (PLBN), pengamanan perbatasan (pamtas) dan instansi terkait lainnya, Senin, 23 November 2020, di lokasi pasar perbatasan Skouw.

Dikatakannya, salah satu yang dibahas para pertemuan tersebut yaitu, pembagian tugas untuk pengamanan pasar, kebersihan pasar, pengaturan parkir dan pengelolanya yang harus dibagi sesuai kewenangan masing-masing, termasuk pajak dan retribusi harus dioptimalkan, agar pasar tersebut menjadi pasar modern yang bisa dijadikan percontohan di kawasan timur Indonesia.

“Direncanakan sebelum Natal penataan pasar perbatasan ini selesai dilakukan. Pertemuan ini juga untuk melakukan verifikasi dan pendataan pedagang yang ada di pasar ini,” jelasnya.

Kepala PLBN Skouw, Yan Z Numberi mengatakan, awalnya pasar perbatasan ini dikelola oleh pusat tapi secara resmi sudah diserahkan kepada provinsi Papua. Dengan demikian diharapkan pasar modern/pasar wisata yang sangat luar biasa ini, dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kota Jayapura, untuk bersama-sama menjaga pasar ini menjadi satu icon wisata yang luar biasa.

“Orang datang dan pergi dari pasar ini membawa kesan tersendiri, bahwa tidak hanya sekedar datang ke PLBN tapi ada pasar yang luar biasa. Pasar ini juga bukan sekedar pasar saja tetapi untuk peningkatan ekonomi kerakyatan disini, orang Papua bisa sejahtera atau bisa mendapatkan sesuatu juga dari pasar ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan provinsi Papua, Suzana Wanggai mengatakan, perbatasan adalah beranda depan Negara, disini sudah ada administrator, pos lintas batas Negara (PLBN) dan ada zona pendukung yaitu pasar dan pasar ini sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi dan bersama pemerintah kota Jayapura dan administrator PLBN, akan mengatur dan mengelola pasar tersebut dengan baik. (Humas)