WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN EFEKTIF, PEMKOT JAYAPURA GANDENG KANWIL DIRJEN PAJAK PAPUA

12 Maret 2018 - Siaran Pers

JAYAPURAKOTA-Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih efektif yang terpercaya sesuai dengan arahan pembangunan nasional, Pemerintah Kota Jayapura melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib taat pada peraturan, efisian, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

“Ini merupakan sebuah langka maju dalam bidang perpajakan yaitu pelaksanaan pekan panutan SPT tahun 2017 yang bertujan meningkatkan kepatuhan kita sebgai warga negara untuk taat membayar pajak, ini merupakan momentum kepatuhan perpajakan di masa yang akan datang bagi seluruh ASN Pemerintah Kota, dunia usaha serta pihak-pihak swasta lainnya yang ada di Kota Jayapura,”jelas Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, Mm., usai penandatanganan kerja sama antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Maluku dengan Pemerintah Kota Jayapura, pekan panutan SPT tahun 2017 dan launching standing instruction non tunai. Senin 12 Maret 2018.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan pembenahan di bidang keuangan dan pendapatan baik untuk pengembangan sumber daya manusia. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, Pemerintah Kota Jayapura akan melakukan integrasi kepada  semua sistem pengelolaan keuangan, terutama antara sistem kauangan ke sitem pendapatan serta sistem implementasi dalam pembayaran non tunai.

Upaya pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kota Jayapura terus melakukan kerja sama dengan lembaga pembina keuangan terkait, dengan melakukan penandatanganan Kanwil Dirjen Pajak Papua Maluku dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka pengamanan sumber dana baik APBN maupun APBD yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

“Pemerintah Kota Jayapura dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kerja sama Pemerintah Kota Jayapura dengan Kantor Kanwil Dirjen Pajak Papua Maluku, KPP Pratama Jayapura, BPKP Provinsi Papua dan Bank Papua atas kerja sama dalam upaya pembinaan demi kemajuan pengeloalan keuangan dan pendapatan daerah,”ucap Wali Kota.

Wali Kota Jayapura mengharapkan semua pelayanan pajak keuangan yang efektif, efisien dan transparan dengan berbasis online, semua aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura mempunyai SPT, nomor NPWP dan menyetor pajak kepada negara. Dalam hal ini pemerintah dapat menjadi ukuran bagi kaputen lain di Tanah Papua.

Selain itu, Wali Kota meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah terus membangaun kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pengembangan pengelolaan keuangan daerah serta terus melakukan pendampingan dan pembinaan bagi OPD dalam pengelolaan keuangan. 

“Saya mengharapkan agar terus belajar bisa menyesuaikan diri dengan moderisasi teknologi dan penerapan regulasi yang selalu berubah dan berkembang kearah yang lebih baik,”cetusnya.
Kepala kantor Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua Maluku, Wansepta Nirwanda mengatakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura, dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mejadi jejak bagi daerah lain.

“Pemerintah Kota Jayapura merupakan yang pertama melakukan pemasangan aplikasi KSWP konfirmasi status wajib pajak dan setoran tertinggi setoran pajak dana  desa, dengan adanya kegiatan ini Pemerintah Kota Jayapura bisa menjadi contoh dan menular memicu ke kabupaten  lainnya di wilayah Papua yang bisa mengikuti jejak dari Pemerintah Kota Jayapura,”katanya. (Humas)