PASTIKAN ADANYA PELAYANAN PUBLIK, WAKIL WALI KOTA SIDAK DISEJUMLAH SARANA PEMERINTAHAN KAMPUNG

03 September 2018 - Siaran Pers

JAYAPURAKOTA-Guna memastikan adanya pelayanan publik dan aktivitas perkantoran, serta pengelolahan anggaran yang diturunkan ke Kampung, wakil Wali Kota Jayapura inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah sarana perkantoran pemerintahan kampung.

sidak dilakukan di kantor pemerintahan kampung Nafri, kampung Koya Kosso, kampung Holtekamp, kampung Koya Tengah, kampung Mosso, kampung Skow Sae, kampung Skow Mabo, kampung Skow Yambe, senin 3 september 2018.

Sidak yang di pimpin langsung wakil Wali Kota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, MM bersama sejumlah kepala OPD, melihat secara langsung pelayanan publik serta pengelolahan anggaran dana kampung yang diperuntuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kampung yang belum tepat sasaran.

“Saya mengharapkan pengelolahan anggaran dana kampung harus dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat tepat sasaran dan transparan, juga melibatkan tim pendamping, Bamuskam untuk melakukan kordinasi sehingga menetapkan program yang menjadi prioritas,”jelas wakil Wali Kota Jayapura.

Ia menegaskan agar pendamping dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk memberikan arahan memberikan pembinaan yang baik dalam hal administrasi, dan memberikan arahan motivasi yang lebih baik  kepada kampung yang di anggap lambat dalam pengelolaan  administrasi dan pelaporan, sehingga perlu ditingkatkan di berikan pelatihan dan bimbingan.

“Sistim pengelolaan keuangan di hampir semua kampung belum terlatih terdidik untuk membuat laporan yang baik, maka dinas pemberdayaan masyarakat kampung harus terus membina perangkat pemerintahan kampung agar sistem pelaporan dan keuangan kampung betul-betul sudah dikuasai, sehingga mereka dengan muda melaporkan keungan kampung,”tambah pemimpin yang akrab disapa Pak Haji.

Wakil Wali Kota minta kepala kampung dapat mengelola kucuran dana kampung dengan baik, prioritaskan keperluan masyarakat kampung, infrastruktur, dan pemberdayaan kampung. Selain itu, kepala kampung berkewajiban untuk melayani masyarakat, aparat kampung, tim pendamping, pengelolah anggaran kampung, Bamuskam melakukan kordinasi, dan mendata program prioritas yang diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat kampung.

“Kepala kampung harus berperan aktif dalam melayani masyarakat, aparat kampung, tim pendamping, pengelola anggaran kampung, bamuskam selalu mengadakan koordinasi, pertemuan mendata secara prioritas mana yang harus diutamakan untuk kesejahtraan masyarakat kampung, tepat sasaran, tepat alokasi,”cetus wakil Wali Kota.

Dengan adanya dana kampung  yang jumlahnya sangat banyak kepada kampung agar dapat memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik, dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahtraan masyarakat di kampung.

Ia juga meminta kepada kepala kampung  kalau ada pekerjaan di kampung, pemerintahan kampung dapat memberdayakan, masyarakat kampung yang bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menopong dan meningkatkan taraf hidup.(Humas)