Menko PMK Melakukan Kunjungan ke Papua

14 Desember 2020 - Siaran Pers

JAYAPURAKOTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Papua untuk membahas agenda daerah terkait penanganan covid-19, pendataan Orang Asli Papua (OAP) dan Pilkada serentak 11 Kabupaten di Provinsi Papua.

Dalam kunjungannya tersebut, Menko PMK memimpin rapat bertempat di Swissbell Hotel, Jayapura dan didampingi Wakil Gubernur Provinsi Papua, Kemen Tinal, beserta PJS Kepala Daerah dan jajaran Forkompimda Papua. Setelah sebelumnya meninjau langsung pembangunan RSUD Dok 2, Jayapura.

Klemen Tinal, sebagai Wakil Gubenur Papua dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para Bupati, Wali Kota beserta jajarannya yang telah berkoordinasi dalam pembangunan di Papua. Yang mana tentu hal tersebut sejalan dengan visi misi bersama, yakni Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan.

“Kita turut melakukan sinergitas kerja bersama-sama untuk mencegah dan menghilangkan virus covid-19, yang terjadi di Provinsi Papua yang kita cintai. 11 kabupaten yang akan mengadakan Pilkada ini juga harus kita jaga, kawal agar semua berjalan dengan baik,” terangnya.

Terkait identifikasi data Orang Asli Papua, Klemen Tinal, menambahkan, “total sebanyak 4.349.344 jiwa. Data terupdate, Orang Asli Papua berjumlah 2.386.048 jiwa. Ini tidak dibuat-buat, ada database dan berdasar by Name by Areas. Sehingga pelayanan bantuan sosial atau bantuan apapun langsung dapat menyasar masyarakat,” jelasnya.

Disisi lain, Muhadjir Effendy, ketika diwawancarai menyampaikan, sebaiknya sekolah sudah harus mulai aktif, terutama di wilayah-wilayah hijau yang kasusnya kecil, kasihan anak-anak kalau tidak segera masuk sekolah.

“Vaksin nanti pada waktunya Presiden akan mengumumkan sendiri, sekarang sedang kita cermati, pelajari dan kita siapkan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan tenaga yang memvaksin untuk dilatih, termasuk jenis vaksin covid-19 akan dipastikan benar. Yang lebih penting adalah izin otoritas untuk penggunaan vaksin dan itu harus dijamin.

“Kalau prosedurnya sudah betul-betul dipastikan aman dengan data-data yang akurat. Misalnya sudah diujikan pada level 3 pada manusia dan memang orang tersebut sudah terbukti aman sehingga bisa dikeluarkan oleh BPOM,” tutupnya. (Humas)