Pemkot Jayapura kunjungi Mal Pelayanan Publik Pemkab Bone Bolango

04 Maret 2021 - Siaran Pers

JAYAPURAKOTA - Pemerintah Kota Jayapura yang diwakili Sekertaris Daerah (Sekda) kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si di dampingi Kadis Pariwisata, Matias B. Mano, S.Par, M.KP, Kadispora, Rocky.Bebena, Plt Kadisdukcapil, Andi Rahmiwati, SE, dan sejumlah staf teknisi melakukan kunjungan ke pemerintah kabupaten Bone Bolango, Jumat, 26 Februari 2021.

Kunjungan tersebut dalam rangka melihat sistim pelayanan pemerintahan yang dilakukan terutama di kantor Mal Pelayanan Publik (MPP).

Frans Pekey mengatakan, untuk mewujudkan MPP seperti sekarang ini tidaklah muda, karena perlu komunikasi secara intensif bersama instansi terkait untuk menyamakan persepsi, terutama dalam hal pelayanan.

“Hadirnya MPP ini tentu memberikan kemudahan dan semuanya terpusat dalam memberikan pelayanan,” ujarnya..

Pekey berharap Pemerintah Kota Jayapura bisa melakukan studi banding di kabupaten Bone Bolango, untuk menambah pengalaman pengetahuan. Bahkan dari sisi pembentukan kelembagaannya maupun dalam pemberian pelayanan.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bone Bolango Ir. H. Ishak Ntoma, M.Si usai menerima kunjungan Sekda Kota Jayapura dan rombongan Pemkot Jayapura mengatakan Jumlah SKPD dan instansi vertikal kurang yang terpusat di MPP ada 21 instansi, jumlah layanannya 269 jenis.

“Ini merupakan kebanggaan pemerintah daerah, karena keberhasilan untuk membangun MPP ini karena keberhasilan memperoleh nilai SAKIP ( standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), BB,” terangnya.

Ungkap Ishak Ntoma, Nilai yang diperoleh naik dari CC ke BB. Hadiahnya Rp8,9 miliar melalui dana insentif daerah.

“Nah dari dana itu kami bangun MPP. Dengan begitu maka seluruh pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum itu terintegrasi,” ungkapnya.

Diakuinya, dengan adanya MPP, maka masyarakat tidak lagi melakukan urusan secara terpisah ke kantor-kantor SKPD. Tapi semua dilayani di sini dan mendapatkan pelayanan yang maksi terintegrasi.

MPP lanjut Ishak, tentu di bawah koordinasi manajernya kepala dinas PTSP. yang berada di bawah MPP ini adalah para pegawai yang di front office yang langsung melayani masyarakat.

“Kita bisa hadirkan pelayanan terintegrasi ini, karena tuntutan masyarakat yang ingin mendapat pelayanan secara cepat, bersih, transparan, akuntabel. Maka pak Bupati Hamim Pou menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan,”

Lanjut diuraikan, seluruh layanan ini Insya Allah bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya untuk mencegah pemborosan keuangan Negara, termasuk mencegah korupsi.

Untuk provinsi Gorontalo, baru Kabupaten Bone Bolango yang menghadirkan MPP. Bahkan untuk SAKIB BB hanya 3 daerah di Indonesia timur yaitu, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado dan Luhu Banggai.

Sehinggah apa yang diharapkan pemerintah pusat, apalagi kita selalu diawasi oleh KPK dan Ombudsman, maka kita selalu mengedepankan layanan publik menjadi lebih mudah, murah, transparan dan tertanggung jawab,” pungkasnya. (Humas/let)