Wali Kota Minta Ada Metode Penghitungan Yang Sama Tentang Jumlah Penduduk

17 Februari 2020 - Siaran Pers

JAYAPURAKOTA – Guna menyatukan konsep metode penghitungan jumlah penduduk di Kota Jayapura, pemerintah kota Jayapura dan Badan Pusat Statistik (BPS) kota Jayapura lakukan pertemuan untuk menyatukan presepsi.

“Pusat data di seluruh Indonesia, kita mengacuh pada Badan Pusat Statistik di tiap daerah, karena mereka telah melakukan pendataan bidang ekonomi juga bisang sosial,”kata Wali Kota Jayapura, Rabu 12 Februari 2020.

Lebih lanjut kata Wali Kota, menginginkan adanya kesamaan data antara Pemerintah Kota Jayapura dan BPS karena hingga saat ini masih terdapat perbedaan data antara dinas di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura terkait dan data yang bersumber dari BPS Kota Jayapura.

“Ada perbedaan data, ada error, seperti jumlah penduduk kota Jayapura berdasarkan e-KTP NIK kependudukan yang ada di kota Jayapura yang mencapai 422 lebih smeentara mereka data terakir 300 lebih, jadi ada 100 lebih perbedaan datanya,”ungkap Wali Kota.

Wali Kota juga mencontohkan, anaknya yang kuliah di Jogjakarta, BPS tidak mendata, karena berada di luar Kota Jayapura. Sementara Dinas Kependudukan mencatat masih menjadi warga kota Jayapura karena masih tercantum dala kartu keluarga.

“Anak saya kuliah di Jogja, kalo BPS mendata dia menjadi penduduk Jogja, kalau secara kependudukan capil, masih tercantum dalam kartu keluarga dia masih warga kota Jayapura,”jelas Wali Kota dua periode ini.

Dengan perbedaan ini, Wali Kota mengharapkan adanya metode pendataan yang sama dan pihaknya tetap mengacuh pada data BPS kota jayapura. Karena data jumlah Kependudukan akan mempengaruhi jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kalau kita berkisar diantara 200-300 maka dana DAU kita akan turun padahal menurut data kependudukan kita di Dinas Kependudukan Capil mencapai 422 lebih, pasti dana DAU kita akan naik,”ungkap Wali Kota.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah kota Jayapura mengajukan data berdasarkan kependudukan dan pencatata sipil ke kementerian keuangan menggunakan data Dinas Kependudukan Capil. **(Humas)